MASALAH KEPENDUDUKAN

MASALAH KEPENDUDUKAN

Sumber                   : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kementerian-kependudukan/

Edisi                       : 16 September 2014

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Di Indonesia sendiri masih banyak persoalan kependudukan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah salah satunya adalah laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, yang memperlihatkan laju pertumbuhan penduduk (LPP) Indonesia tetap tinggi untuk masa mendatang.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai. Karena selama program dan mahalnya uang pendidikan belum bisa diatasi pemerintah, masyarakat Indonesia masih jauh tertinggal dari negara lain. Meskipun demikian, masih banyak para orang tua di daerah yang belum memprioritaskan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak mereka.

Program KB (Keluarga Berencana) yang digadang-gadang dapat menekan laju pertumbuhan penduduk sampai saat ini belum dapat berfungsi secara efektif. Realitasnya, menurut SDKI 2012 persepsi anak ideal justru meningkat, dari 2,6 pada SDKI 2007 menjadi 2,8 pada SDKI 2012.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang cukup hanya akan menimbulkan masalah kriminalitas. Di sisi pendidikan, kebijakan-kebijakan pemerintah seperti subsidi untuk pendidikan akan meningkat tajam. Masalah semakin bertambah ketika lahan untuk pemukiman tidak cukup lagi untuk menampung banyaknya penduduk. Untuk mengatasi masalah ini, penduduk pun mengubah lahan pertanian atau hutan menjadi areal pemukiman baru. Masalah tidak sampai di situ saja. Membuka lahan pertanian atau hutan menjadi lahan pertanian justrus menimbulkan masalah lingkungan. Lahan pertanian atau hutan yang di sulap menjadi areal pemukiman mengakibatkan hilangnya daerah resapan air.

Seperti kita ketahui, saat ini program KB tidak terpusat karena diserahkan kepada masing-masing daerah. Ada kemungkinan hal ini menjadi pemicu program KB tidak berjalan maksimal terlebih banyak PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berenca) yang saat ini dipindah tugaskan. Oleh karena itu ada baiknya jika pemerintahan Jokowi-JK membentuk Kementrian Kependudukan agar para walikota maupun bupati tidak mengukur keberhasilan pembangunan dari pencapaian fisik.